Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, mengkritik pernyataan Menteri Keuangan yang menyebut pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak akan mengganggu pembangunan daerah karena pemerintah daerah masih dapat memanfaatkan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Artikel ini telah tayang di TribunPalu.com dengan judul Tolak Solusi Utang SMI dari Menkeu, Ketua Fraksi PKB Sulteng: DBH Itu Hak, Pinjaman Itu Beban
Safri menegaskan, pembangunan daerah tidak boleh dibangun di atas ketergantungan terhadap utang semata.
Ia meminta pemerintah pusat memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pembagian penerimaan yang adil, kepastian DBH serta kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi daerah penghasil untuk menikmati manfaat ekonomi dari sumber daya alamnya.
“Sulawesi Tengah jangan hanya dijadikan sapi perah penerimaan negara. Kalau kekayaan daerah kami terus memberikan manfaat bagi negara, maka masyarakat Sulteng juga harus mendapatkan manfaat yang adil dan proporsional,” pungkas Safri. (*)
Komentar (0)
Masuk atau buat akun pengunjung terlebih dahulu untuk menulis komentar.