Gubernur Anwar Hafid Pimpin Rakor Karhutla dan Kekeringan, Antisipasi Lonjakan Kebakaran di September
PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kekeringan di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2026).
Rakor tersebut membahas langkah antisipasi karhutla dan kekeringan di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah. Anwar meminta penanganan dilakukan lebih masif dan terkoordinasi agar kebakaran tidak meluas.
“Hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan mendesak bagi daerah kita Sulawesi Tengah, yaitu membahas langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar penanganan karhutla ini lebih masif lagi kita lakukan sehingga tidak meluas kerusakan yang ditimbulkan,” kata Anwar.
Anwar mengatakan koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar penanganan yang telah dilakukan di tingkat kabupaten dan kota dapat berjalan lebih sinergis.
Sebelum rakor, Anwar mengaku telah berkoordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Pangdam, Kajati, dan Kapolda, untuk merumuskan langkah bersama menghadapi ancaman karhutla.
“Langkah-langkah yang sudah kita lakukan baik di tingkat kabupaten kota bisa lebih sinergi lagi sehingga kita bisa mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar yang terjadi akibat kebakaran hutan ini,” ujarnya.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah hingga 28 Agustus 2026, karhutla tercatat terjadi di sejumlah kabupaten dan kota.
Di Kota Palu, salah satu kejadian terjadi di kawasan Poboya dengan luas sekitar satu hektare. Sementara di Kabupaten Tojo Una-Una, luas lahan yang terbakar di salah satu lokasi mencapai sekitar 83 hektare.
Karhutla juga tercatat terjadi di Kabupaten Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Poso, dan Buol.
Anwar mengatakan kejadian karhutla sempat meningkat pada awal tahun. Namun, jumlahnya kemudian menurun setelah dilakukan pemadaman dan penanganan oleh pemerintah daerah bersama aparat di lapangan.
Ia juga menyoroti hubungan antara kekeringan dan meningkatnya kejadian karhutla. Menurutnya, kekeringan mencapai puncaknya pada Agustus dan beriringan dengan meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan.
“Ini tentu seiring dengan grafik terjadinya kekeringan. Jadi juga kekeringan ini memuncak, di puncaknya itu adalah Agustus. Dan ini korelasinya sangat kuat antara kekeringan seiring dengan kebakaran yang terjadi,” jelasnya.
Memasuki September, Anwar meminta seluruh pihak tetap waspada. Ia khawatir peningkatan karhutla pada Agustus kembali terjadi jika kondisi kering masih berlangsung.
“Kita khawatir jangan sampai Agustus ke September ini akan terjadi lonjakan,” tegasnya.
Meski hujan mulai turun di sejumlah daerah, kewaspadaan tetap diperlukan karena kekeringan masih berpotensi berlangsung di beberapa wilayah.
“Kita tetap harus waspada kalau sampai kekeringan ini terus masih berlangsung begitu lama,” katanya.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan arahan dan paparan dari sejumlah unsur terkait, termasuk Pangdam, untuk membahas langkah penanganan karhutla di Sulawesi Tengah.
Sejumlah pejabat dan unsur terkait turut hadir, di antaranya Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, Bupati Sigi, Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Banggai Laut, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Sekretaris Kabupaten Morowali Utara, perwakilan Bupati Donggala, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Melalui rakor tersebut, penanganan karhutla dan kekeringan diarahkan untuk dilakukan secara lebih cepat dan terpadu guna mencegah meluasnya dampak terhadap masyarakat, lingkungan, dan wilayah Sulawesi Tengah. ***








