11 Wakil Sulteng di Senayan Ditagih Peran dalam Perjuangan DBH Minerba
PALU – Peran 11 wakil rakyat Sulawesi Tengah (Sulteng) di Senayan ditagih dalam perjuangan Dana Bagi Hasil (DBH) minerba dan keadilan fiskal bagi daerah.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Forum Pemuda Kaili Bangkit Sulteng, Randir Lestari Takraw, bersama aktivis masyarakat adat Sulteng melalui pernyataan publik, Sabtu (16/8/2026).
Randir mempertanyakan sejauh mana tujuh anggota DPR RI dan empat anggota DPD RI asal Sulteng periode 2024–2029 mengambil bagian dalam memperjuangkan DBH minerba di tingkat pusat.
Menurutnya, pembahasan mengenai DBH selama ini lebih banyak terdengar dari pemerintah daerah. Karena itu, ia meminta wakil rakyat Sulteng di Senayan turut menyuarakan kepentingan daerah melalui jalur politik dan kelembagaan yang mereka miliki.
“Di mana suara anggota DPR dan DPD yang ada di Jakarta tentang DBH? Jangan cuma Gubernur sendiri yang menyuarakan. Kalian di mana saudara-saudaraku? Mana suara kalian?” kata Randir.
Sorotan tersebut muncul di tengah besarnya aktivitas pertambangan dan industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah. Menurut Forum Pemuda Kaili Bangkit Sulteng, kondisi tersebut perlu diikuti dengan perjuangan terhadap pembagian hasil sumber daya alam yang dinilai lebih adil bagi daerah.
Ditagih Tunjukkan Peran
Randir mengatakan, masyarakat tidak hanya membutuhkan kehadiran administratif para wakil rakyat, tetapi juga sikap dan langkah yang dapat menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan Sulawesi Tengah.
Sebanyak 11 wakil Sulteng di Senayan dinilai memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi daerah melalui parlemen, pemerintah pusat, kementerian terkait, maupun forum politik di tingkat nasional.
Karena itu, Forum Pemuda Kaili Bangkit Sulteng meminta para wakil rakyat tersebut menyampaikan kepada publik sejauh mana mereka telah mengambil bagian dalam perjuangan DBH minerba.
“Ini bukan soal minta-minta. Ini soal hak. Tanah kita digali, laut kita dikorbankan, tapi saat bicara DBH dan keadilan fiskal, wakil kita di Jakarta ke mana?” ujar Randir.
Ia menilai pengelolaan kekayaan sumber daya alam di Sulawesi Tengah semestinya memberikan manfaat yang sebanding bagi pembangunan daerah dan masyarakat.
Forum Pemuda Kaili Bangkit Sulteng juga mengingatkan para wakil rakyat agar kepentingan daerah tetap menjadi perhatian ketika menjalankan tugas politiknya di tingkat pusat.
Menurut mereka, perbedaan latar belakang partai politik tidak seharusnya menjadi penghalang bagi 11 wakil Sulteng untuk memperjuangkan kepentingan yang sama, khususnya terkait DBH dan keadilan fiskal.
Randir juga meminta masyarakat melihat rekam jejak para wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan daerah sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja mereka.
“Jadi untuk masyarakat Sulawesi Tengah ke depan jangan salah pilih wakil-wakil kita ke Senayan,” katanya.
Sementara itu, perjuangan mengenai pembagian DBH yang lebih adil sebelumnya juga telah disuarakan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid.
Ia menegaskan kekayaan sumber daya alam yang berasal dari Sulawesi Tengah semestinya memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Kini, masyarakat menunggu sikap dan langkah 11 wakil Sulteng di Senayan terkait perjuangan DBH minerba, termasuk apa yang telah dan akan mereka lakukan untuk memperjuangkan kepentingan fiskal daerah di tingkat pusat.
Tinggalkan Balasan
