PALU - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, menekankan penggunaan anggaran dalam RAPBD 2027 tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi warga.
Hal itu disampaikan Reny saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terkait tahapan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Senin (5/10/2026).
Reny mengatakan, setiap program dan kegiatan yang masuk dalam RAPBD 2027 perlu memiliki output dan outcome yang jelas serta terukur. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan tidak berhenti pada realisasi belanja, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi lebih jauh harus memberikan output dan outcome yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Reny dalam rapat paripurna tersebut.
Ia menyebut kemampuan fiskal Sulawesi Tengah masih memiliki keterbatasan. Karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya perlu memperkuat sinergi dalam menentukan prioritas anggaran.
Dari sisi pendapatan, Pemprov Sulteng akan terus mendorong peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan sumber-sumber pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan sumber pendapatan lainnya akan dikelola secara cermat untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.
Pada sisi belanja, anggaran akan diarahkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan pembangunan. Fokusnya mencakup pemenuhan belanja wajib dan mengikat, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta target pembangunan daerah.
Prioritas tersebut antara lain sektor pendidikan dan kesehatan, penguatan perekonomian masyarakat, pengembangan sektor unggulan daerah, hingga penanggulangan kemiskinan.
Reny berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat berlangsung secara konstruktif, objektif, transparan, serta sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menilai masukan, saran, dan koreksi dari DPRD penting untuk menyempurnakan RAPBD agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.
Komentar (0)
Masuk atau buat akun pengunjung terlebih dahulu untuk menulis komentar.